
Dokumentasi
Tanggal: 2026-11-11
Antalya, 11 November 2026 — Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung percepatan transisi energi dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) yang mewakili Pemerintah Norwegia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP-31) di Antalya, Türkiye, pada 11 November 2026. Penandatanganan yang berlangsung di Paviliun Indonesia tersebut disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia, Moh. Jumhur Hidayat, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland. Kesepakatan ini disebut sebagai salah satu kontrak perdagangan karbon terbesar yang tercatat di bawah Sekretariat UNFCCC. MOPA menargetkan transaksi karbon sebesar 12 juta ton CO₂e hingga tahun 2038, dengan kisaran harga karbon berdasarkan negosiasi awal sebesar USD20–40 per ton CO₂e. Melalui kesepakatan ini akan diatur, secara spesifik volume penurunan emisi, mekanisme verifikasi, serta skema harga pembelian kredit karbon oleh Norwegia dari proyek-proyek PLN. Kerja sama perdagangan karbon antara Indonesia dan Norwegia ini merupakan salah satu program di bawah Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund yang dikembangkan oleh Pemerintah Norwegia untuk mendukung pelaksanaan Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan proyek energi terbarukan yang memiliki potensi pengurangan emisi. Salah satu fokus awal program adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terhubung dengan jaringan listrik nasional. Kesepakatan ini mengimplementasikan skema Generation-Based Incentive (GBI), yaitu mekanisme pemberian insentif berdasarkan hasil produksi listrik dan penurunan emisi yang terukur. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kelayakan finansial proyek energi terbarukan, terutama ketika harga pembelian listrik konvensional belum cukup untuk mendukung keekonomian proyek. Pengembangan pembangkit energi terbarukan yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik. Dalam perdagangan karbon, kerja sama ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil penurunan emisi sekaligus menarik pembiayaan iklim internasional. Melalui Pasal 6.2 Persetujuan Paris, negara-negara dapat melakukan kerja sama dalam transfer hasil mitigasi emisi atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) untuk mendukung pencapaian target iklim masing-masing. Mekanisme tersebut tetap mensyaratkan pencatatan dan pelaporan yang transparan agar hasil pengurangan emisi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diperhitungkan secara ganda. Penguatan tata kelola menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk memastikan pencatatan, pemantauan, dan pelacakan transfer unit karbon berjalan secara transparan. Setiap hasil mitigasi juga harus memenuhi prinsip integritas lingkungan, termasuk memastikan bahwa penurunan emisi yang diperdagangkan benar-benar terjadi dan memberikan tambahan manfaat terhadap upaya pengurangan emisi nasional. Penandatanganan MOPA merupakan kelanjutan dari kerja sama Indonesia dan Norwegia yang telah dibangun sejak 2024. Dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia pada tahun 2024, dilanjutkan dengan Bilateral Agreement antara Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia pada 25 Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, PT PLN (Persero) dan GGGI menandatangani MOPA pada 13 November 2025 di Belém, Brasil. Melalui kolaborasi ini, kedua negara berupaya menghubungkan perdagangan karbon dengan kebutuhan investasi sektor energi bersih. Bagi Indonesia, dukungan pembiayaan internasional tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional. (sal/dev/mar/fah)