Dokumentasi
Tanggal: 2023-05-16
Kemenko Perekonomian menyelenggarakan audiensi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin 15 Mei 2023. Audiensi diselenggarakan untuk menghimpun kebutuhan kajian kebijakan dan survei data dasar dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka pelaksanaan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Tahun 2023. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Susiwijono selaku Sekretaris Menko Perekonomian, didampingi oleh Bapak Elen Setiadi (Plt.Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Riset dan Inovasi), Bapak Sunandar (Plt. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokima), serta Ibu Evita Manthovani (Kepala Biro Perencanaan). Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Bapak Mego Pinandito menyampaikan bahwa FKRI memiliki peran strategis bagi ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan beralihnya tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan setiap K/L menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (Pasal 65, Perpres No. 78/2021). Sehingga pelaksanaan fungsi tersebut sejak 1 Januari 2022 dilaksanakan di BRIN, dengan menggunakan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang selama ini digunakan di K/L untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut. Kegiatan ini membahas hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara Kemenko Perekonomian dengan BRIN untuk menyukseskan pelaksanaan FKRI Tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian telah mengusulkan 5 kajian dan survei kepada BRIN salah satunya adalah Kajian Percepatan Inklusi Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren. Kajian ini telah selesai dilakukan dan telah dilaksanakan proses serah terima dari BRIN kepada Kemenko Perekonomian. Pada kegiatan audiensi ini, Kemenko Perekonomian menyampaikan arah kebijakan di tahun 2024 dengan tema rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang fokus pada beberapa hal diantaranya Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga menyampaikan beberapa isu prioritas atau isu yang menjadi kriteria utama dalam usulan kajian kebijakan atau survei dasar yang dapat dikolaborasikan dengan BRIN. Adapun isu tersebut diantaranya adalah transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, strategi memanfaatkan momentum bonus demografi dan lepas dari Middle Income Trap (MIT), hingga isu restrukturisasi BUMN. Pada isu restrukturisasi BUMN, Bapak Elen memberikan masukan untuk BRIN dapat mengkaji kebijakan Pemerintah atas penugasan kepada BUMN yang saat ini telah berjalan. Mengingat beberapa BUMN menjadi tidak sehat ketika diberikan penugasan, di sisi lain BUMN merupakan perpanjangan tangan Pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis. Salah satu isu yang saat ini ada adalah, penugasan kepada BUMN karya. Kemenko Perekonomian memiliki beberapa kebijakan strategis lainnya yang dapat dikolaborasikan dengan BRIN ke depannya. Perlu diketahui, sebagai langkah strategis dalam menunjang Kebijakan Berbasis Bukti (evidence based policy) maka keberadaan FKRI dianggap perlu dan penting dilakukan guna menghasilkan usulan rekomendasi kebijakan dan hasil riset yang digunakan secara optimal bagi K/L maupun Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing bangsa. Kick Off FKRI dijadwalkan akan diselenggarakan pada 3 Juli mendatang. Untuk itu beberapa tahapan sedang diupayakan oleh BRIN salah satunya melalui audiensi dengan Kemenko Perekonomian saat ini. Selain itu, BRIN juga telah mengembangkan aplikasi pengisian usulan kajian oleh masing-masing K/L. Pada kesempatan ini, BRIN mengharapkan Kemenko Perekoomian dapat melakukan koordinasi dengan K/L dibawah koordinasinya. Selain itu, dapat mengajukan usulan prioritas atau isu yang menjadi kriteria utama dalam penilaian usulan kajian kebijakan atau survei data dasar. Koordinasi di level kedeputian dapat dilakukan Sesmenko melalui Biro Perencanaan agar tidak ada duplikasi usulan ke DKP/DKRI dan Organisasi Riset /Pusat Riset di BRIN. Pada tanggal 4 hingga 7 Juli 2023, BRIN mentargetkan telah menyiapkan persentasi kajian yang diusulkan Kemenko Perekonomian dalam acara FKRI sehingga dapat diberikan tanggapan baik oleh Kemeno Perekonomian sendiri maupun K/L lainnya. Kegiatan ini ditutup oleh Bapak Sesmenko Perekonomian dengan memberikan arahan kepada kepala Biro Perencanaan untuk menkoordinasikan kegiatan kolaborasi dengan BRIN untuk pelaksanaan FKRI 2023. Diharapkan, kegiatan ini menjadi salah satu inisiatif Pemerintah untuk dapat menyusun kebijakan berdasarkan kajian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.