Dokumentasi
Tanggal: 2025-11-17
Belém, 13 dan 17 November 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Deputi Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kembali berpartisipasi aktif dalam rangkaian agenda Conference of the Parties (COP) 30 UNFCCC yang berlangsung pada 10–21 November 2025 di Belém, Pará, Brasil. Delegasi Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Elen Setiadi, mendorong komitmen, dukungan, serta kerja sama internasional dalam mewujudkan pengurangan emisi karbon global melalui transisi energi yang berkeadilan, dengan dukungan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan transparan. Pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan soft diplomacy dalam sejumlah sesi dialog yang berlangsung di Paviliun Indonesia dan Paviliun Jepang. Komitmen Indonesia tersebut mendapat sambutan positif dari para mitra pembangunan internasional, yang bersama-sama menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara negara maju maupun negara berkembang dalam mewujudkan just, equitable, and inclusive transition. Keterlibatan Deputi ESDM pada COP30 menjadi momentum penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki posisi strategis dalam upaya penurunan emisi global. Fokus utama meliputi percepatan pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, serta integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Melalui sesi dialog di Paviliun Indonesia bertajuk Sustainable Financing for Biodiversity Conservation, Deputi ESDM yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Sunandar, menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati sebagai landasan ketahanan ekonomi dan sosial. “biodiversity is not only a matter of ecological integrity, it is a foundation for our economies, our food security, and our collective resilience against climate change,” ujar Sunandar. Partisipasi Indonesia dalam COP 30 juga menghasilkan sejumlah peluang kerja sama di sektor energi bersih, kendaraan listrik, dan pengembangan infrastruktur hijau. Selain itu, momen ini juga menjadi ajang mempererat kerja sama dengan Jepang. Hal ini disampaikan oleh Asdep Sunandar dalam opening remark-nya pada Sesi Diskusi di Paviliun Jepang. Indonesia berkolaborasi dengan Jepang dalam percepatan transisi energi melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Saat ini terdapat 11 proyek prioritas yang sedang dikembangkan melalui kerja sama AZEC, antara lain panas bumi, hidro-hidrogen, floating solar power, serta program penyerapan karbon. “The portfolio project reflects Indonesia’s readiness to scale clean technologies and resolve regulatory bottlenecks through coordinated working groups,” pungkas Sunandar. Dalam diskusi dengan tema Accelerating Substantial Actions Toward Net Zero Achievement through AZEC: Strengthening Japan-Indonesia Cooperation, Asdep Sunandar menegaskan bahwa total potensi investasi dari proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar. Selain itu, pendekatan Pentahelix dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media terus diperkuat untuk memastikan percepatan alih teknologi dan implementasi aksi iklim yang inklusif. Selain itu, dalam sesi yang sama, Ministry of Energy, Trade and Industry (METI) Jepang juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui dukungan pembiayaan proyek-proyek dekarbonisasi di bawah skema Asia Zero Emission Community (AZEC). Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia juga berperan aktif dalam rangkaian sesi perundingan sebagai Lead Negotiator pada Response Measures Working Group. Melalui kelompok kerja tersebut, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya negara-negara berkembang yang menekankan pentingnya pelaksanaan pengukuran dan identifikasi, serta perlunya dukungan dari negara-negara maju dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang dialami negara berkembang akibat penerapan kebijakan dan aksi mitigasi perubahan iklim. Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau untuk Merealisasikan Mandat Transisi Energi Indonesia Melalui forum diskusi pembangunan energi terbarukan di Paviliun Indonesia lainnya pada 17 November 2025, Axel Priambodo, Senior Policy Analyst Kemenko Perekonomian, juga memaparkan sejumlah strategi Indonesia dalam mencapai target net-zero emissions pada tahun 2060. Strategi tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, penerapan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), pengembangan energi baru, langkah-langkah efisiensi energi, serta pengurangan penggunaan batubara sesuai Peraturan Presiden No. 112/2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan BUMN. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional, instrumen fiskal, serta pipeline proyek, sehingga transisi energi dapat secara optimal mendorong terwujudnya ekonomi hijau. Dengan hadirnya Satgas ini, Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, melipatgandakan kapasitas energi bersih, dan membangun fondasi industri hijau yang lebih kuat. Hasil pembahasan dalam COP 30 akan menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam penyusunan dan penguatan kebijakan nasional, khususnya dalam mempercepat penerapan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen memastikan bahwa manfaat transisi energi dan pembangunan rendah karbon dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama melalui pengurangan ketergantungan pada energi fosil, menekan biaya energi jangka panjang, dan memastikan ketersediaan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat.(win/wnd/yos/mar)